Membela Diri di Tengah Kegentingan dan Hoax

Membela Diri di Tengah Kegentingan dan Hoax

Minggu (21/03/21), kebaktian (misa) berlangsung sebagaimana biasanya. Umat/Jemaat (GMIT) membaca Firman Tuhan dari Markus 14:53-65. Pokok khotbah tentang Integritas Diri di Tengah Hoax. Hoax sudah bukan kata asing lagi di masa ini. Sebelumnya orang tidak mengenal kata ini, orang mengenal dan mengetahui kabar bohong, kebohongan, dusta, tipu-daya. Kata hoax memperkaya khazanah perbendaharaan kata untuk sesuatu yang tidak disukai, tetapi malah dijadikan alat atau jembatan penyeberangan yang menguntungkan penggunanya. Integritas, satu keseluruhan yang utuh  utuh yang memancarkan kewibawaan (KBBI:437).

Menghubungkan pokok khotbah ini dengan Firman Tuhan yang dibacakan, terlihat pada saat para saksi mengajukan kesaksian mereka di hadapan Mahkamah Agama Yahudi. Mahkamah Agama itu beranggotakan; Imam Besar, para Imam Kepala, para Guru Agama, dan Tua-tua Adat Yahudi. Mereka membuka suatu persidangan untuk perkara yang diajukan kepada mereka dengan terdakwa Yesus. Yesus didakwa dengan bermacam dakwaan di depan persidangan Mahkamah Agama ini. Seluruh dakwaan itu bersifat pembenaran pada kebohongan. Hal ini menimbulkan perselihan di antara mereka yang memberikan kesaksian-kesaksian itu. Jadi, mereka yang mendakwa, mereka sendiri yang berdebat atas dakwaan yang diajukan. Sementara terdakwanya tidak sedang dalam upaya membela diri.

Apakah dunia peradilan zaman ini mirip, sama atau berbeda dalam kasus-kasus yang melibatkan kaum agama?

Dunia peradilan di Indonesia mengalami suatu perkembangan yang terasa berbeda, khususnya Hukum Acara Pidana. Para terdakwa didakwa dengan beragam pasal ayat, baik tunggal maupun berlapis. Ancaman hukuman pun beragam berdasarkan kualitas dan tensi tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan. Hukum tidak mengenal status sosial seseorang di tengah-tengah masyarakat. Semua orang sama di mata hukum. Oleh karena itu, sebelum seseorang didakwa, mereka harus dinyatakan sebagai belum bersalah, sehingga baru ditersangkakan. Bila sudah ada bukti-bukti yang menguatkan ketersangkaan, barulah diajukan sebagai terdakwa di depan suatu acara peradilan.

Proses seperti ini sudah berlangsung lama sejak Indonesia mengenal hukum acara pidana, bahkan negara ini mengacu pada Kitab Hukum Acara Pidana peninggalan Belanda. KHUAP telah mengalami revisi dan diundangkan untuk diberlakukan. Para aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan hakim di pengadilan serta para penasihat hukum mengacu padanya serta berbagai Undang-Undang dan aturan-aturan di bawah Undang-Undang. Hal mengajukan seseorang sebagai terdakwa di pengadilan bukan sesuatu yang serta-merta (ujug-ujug). Proses yang panjang, membutuhkan waktu, tenaga, alat bukti yang cukup, saksi, informasi dan data yang memungkinkan ketersangkaan berubah menjadi terdakwa, yang kiranya pada akhirnya menjadi terpidana.

Lihatlah berbagai kasus yang terjadi, entah itu secara fakta hukum atau atas tekanan massa.  Di sana ada yang harus dipidana dengan pemenjaraan yang di Indonesia disebut pemasyarakatan. Jika demikian, bukankah pemasyarakatan lebih bermartabat daripada pemidanaan/pemenjaraan? Dengan pemasyarakatan yang dilakukan di dalam ruang penjara, pemerintah berharap ada efek jera pada para pelaku tindak pidana. Lantas, apakah kaum agamawan pun mendapatkan hal yang sama?

Kaum agamawan tertentu Indonesia sangat sering disebut sebagai “korban” kriminalisasi. Entah bagaimana seorang agamawan diasumsikan sebagai sedang dikriminalisasi bila ia nyata-nyata menghina dan menghojat? Agamawan yang demikian merasa paling benar dan bersih. Selalu ada padanya tampilan bak malaikat pembawa kesejukan pada umat yang mengikuti, padahal ia menebar kebencian. Sementara orang lain yang dihina dan dihojat tidak dianggap sebagai korban, tetapi justru dianggap sebagai kaum kafir atau bidat. Agamawan tertentu yang menghina dan menghojat dijerat pasal-pasal pidana, tetapi mereka tidak serta merta menerima untuk tiba di ruang sidang pengadilan. Berbelit-belit ke sana ke mari untuk menemukan trik pembenaran agar dapat terhindar dari jerat hukum. Pendekatan terbaik agamawan seperti itu adalah memaksa aparat penegak hukum dengan demonstrasi yang bersifat “ancaman”. Bila pengadilan tetap tak bergeming, dicarilah pembenaran dengan membohongi masyarakat di ruang publik.

Apakah para hakim di pengadilan akan terpengaruh akibat “pemaksaan kehendak” di jalur demonstrasi?

Dunia pelayanan Yesus berbeda. Yesus, ketika dihadapkan ke ruang sidang Pengadilan Agama, Ia mengatupkan mulut-Nya. Ia tidak mencari pembenaran. Ia dicaci dan dihina. Ia dihojat dengan kesaksian-kesaksian palsu. Ia tetap diam.

Pada simpul waktu persidangan berlangsung ada dialog antara Imam Besar, Yesus, dan seorang penjaga (Yoh. 18:19-23)

Maka mulailah Imam Besar menanyai Yesus tentang murid-murid-Nya dan ajaran-Nya.
Jawab Yesus kepadanya: “Aku berbicara terus terang kepada dunia: Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadah dan di Bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul; Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi.
Mengapakah engkau menanyai Aku? Tanyailah mereka, yang telah mendengar apa yang Kukatakan kepada mereka; sungguh, mereka tahu apa yang telah Kukatakan.”
Ketika Ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ, menampar muka-Nya sambil berkata, “Begitukah jawab-Mu kepada Imam Besar?”
Jawab Yesus kepadanya, “Jikalau kata-Ku itu salah, tunjukkanlah salahnya, tetapi jikalau kata-Ku itu benar, mengapakah engkau menampar Aku?

Yesus telah berada di tengah-tengah satu suasana ribet yang mendebarkan. Para pecundang dan pengecut duduk manis sambil menggertakkan gigi dan mengepalkan tinju. Mereka tidak mampu untuk melakukan tindakan kekerasan pada-Nya pada saat itu berhubung hal itu akan menimbulkan keributan yang lebih besar. Mereka akan disalahkan oleh penguasa. Tuduhan pada mereka sebagai mengganggu keamanan dan ketertiban ada dalam pengetahuan mereka. Maka, langkah bijak diambil. Mereka menyerahkan Yesus kepada penguasa. Jika terjadi keributan, mereka dapat mencuci tangan.